1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Mempunyai Hubungan Kerja yang Sah, yakni PENGGUGAT sebagai Pekerja dan TERGUGAT sebagai Perusahaan Pemberi Kerja;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 12 Ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak memberikan Dokumen bukti-bukti surat yang diminta oleh PENGGUGAT dan Mediator HI;
4. Menyatakan Anjuran Mediator HI Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT merugikan PENGGUGAT karena tidak menghitung denda keterlambatan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sejumlah uang sebesar:

1. Upah yang belum dibayar sesuai Pasal 88a Ayat (3) juncto pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebesar: Rp36.000.000.-
2. Denda keterlambatan pembayaran upah :

b.1. Mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 (denda 5%)

= Rp.9.000.000.-

b.2. Sesudah Hari ke-8 sampai 1 Bulan (ditambah Denda 1%)

= Rp. 8.280.000.-

b.3. Sesudah Sebulan (ditambah  Bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah):

• Periode November s/d Desember 2024  = Rp.    525.600.-
• Periode Januari s/d Desember 2025     = Rp. 3.173.400.-
• Periode Januari s/d Juni 2026              = Rp. 1.534.500.-

                                                              = Rp. 5.233.500.-

= Rp. 5.233.500.-

Total hak yang harus diterima oleh PENGGUGAT adalah (Point a + b) = Rp36.000.000 + Rp22.513.500.- = Rp58.513.500.- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);