PRIMAIR
------Bahwa Terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI ENDE
Jalan El Tari 3, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur Kabupaten Ende ? Telp. (0381) 21004
? Email: kejariende314@gmail.com Website: kejari_ende314.kejaksaan.go.id
2
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) serta saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran Nomor : 58 /01/TU/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana “telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum” yaitu Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 melakukan pencairan anggaran 100% pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 tanpa melakukan pengujian dokumen yang digunakan sebagai syarat pencairan yang diajukan oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si dan saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO, serta saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO telah menerima Pembayaran 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali akan tetapi mobil-mobil tersebut tidak dapat digunakan sebagai peruntukannya dan tidak pernah dilakukan penyerahan Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali tersebut kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si, hal tersebut bertentangan dengan peraturan sebagai berikut:
1.
Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.
Pasal 7 Huruf C, Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
5.
Pasal 17 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
6.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8.
Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yaitu: saksi DES PRADO OTRI selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir yang merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 29 April 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 4 Juli 2024 dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terdapat perbuatan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
4
-
Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dalam mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp 140.179.874.113 (seratus empat puluh milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat seratus tiga belas rupiah), selanjutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan Kesehatan diantaranya untuk pekerjaan fisik Puskesmas, pengadaan alat Kesehatan dan pengadaan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yaitu sebanyak 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance keliling yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD nomor: 1.02.1.02.01.25.10.5.2 tanggal 11 September Tahun 2019.
-
Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ende serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
1.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2.
Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5.
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinya;
6.
Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
7.
Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
8.
Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat;
9.
Melakukan pengawasan/internal kontrol terhadap Bendahara
5
10.
Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran;
11.
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
-
Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pengadaan tersebut terdakwa bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu adalah saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim penerima hasil pekerjaan yaitu saksi Darius Dala (ketua) bersama dengan tim, yang mana dalam kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance sudah tidak tayang lagi di e-katalog sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA melakukan pengadaan dengan menggunakan proses lelang umum dengan sistem On The Road (OTR) sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi Lainya yang menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 juni 2019 saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai berikut : No Jenis Barang Satuan Volume Harga Satuan Total Harga
1
2
3
4
5
6
1
Mobil Ambulance Puskesmas
Unit
5
450.986.826
2.254.934.130
2.254.934.130
Total (A)
225.439.413
PPN 10% x A (B)
2.480.427.543
Total (A+B) 2.480.427.500
Terbilang
(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Dan membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut: No Jenis Barang Satuan Volume Harga Satuan Total Harga
1
2
3
4
5
6
1
Unit
1
450.986.826
450.986.826
6
Mobil Ambulance Puskesmas
450.986.826
Total (A)
45.098.683
PPN 10% x A (B)
496.085.509
Total (A+B) 496.085.500
Terbilang
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan perhitungan rata-rata yang diperoleh dari dealer setempat yaitu : No Penyedia Harga Dasar PPN TOTAL Mobil Karoseri Total
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Daihatsu (Izusu D. Max)
343.818.182
34.381.818
378.200.000
378.200.000
110.000.000
488.200.000
2
Mitsubishi (Triton)
348.181.818
34.818.182
383.000.000
383.000.000
110.000.000
493.000.000
3
Toyota (2019) Hilux
422.129.124
42.212.912
464.342.036
464.342.036
47.000.000
511.342.036
4
Toyota (2018)
491.800.000
Total 1.984.342.036
Perunit
496.085.509
Dibulatkan
496.085.500
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dalam persiapan kegiatan pengadaan tidak melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terhadap 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance namun hanya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahwa untuk melakukan kegiatan lelang pengadaan 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari saksi PATRISIUS SUNDA,S.Si, NASRUL H.A.MADJID,ST., ZAKARIAS DEDU GHELE RAJA, S.T. berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kab. Ende, dan Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Ende nomor : PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.
-
Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut : Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pasca Kualiafikasi
25 Juni 2019
2 Juli 2019
Download Dokumen Pemilihan
25 Juni 2019
2 Juli 2019
Pemberian Penjelasan
28 Juni 2019
28 Juni 2019
7
Upload Dokumen Penawaran
28 Juni 2019
2 juli 2019
Evaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan harga
2 juli 2019
6 juli 2019
Pembuktian Kualifikasi
5 juli 2019
6 juli 2019
Penetapan Pemenang
7 juli 2019
7 juli 2019
Pengumuman Pemenang
7 juli 2019
7 juli 2019
Masa Sanggah
8 juli 2019
12 juli 2019
Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
13 juli 2019
13 juli 2019
Penandatangan Kontrak
15 juli 2019
15 juli 2019
-
Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan tersebut yang mendaftar pada LPSE Kabupaten Ende untuk pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 Peserta yaitu: No Nama Perusahaan Nilai Penawaran
1
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 2.417.250.000
2
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 2.479.400.000
3
CV.NDOA PUTRA
4
PT.PRIMA PUTRA ADI WAHANA
5
CV.MITRA JAYA
6
CV.SINDER
7
PT.TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA
8
CV.SILOAM
9
CV.CITRA INSANI
10
CV.YUSTINA TUTO
11
CCV.AUTO NUSA ABADI
12
CV.GROTTE ENGINEERING
13
EKASAPUTRA TRIJAYA
Namun dari 13 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :
1.
PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp 2.417.250.000
2.
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dengan Nilai Penawaran Rp 2.479.400.000.
8
Sedangkan perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali bersumber dari dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta yaitu: No Nama Perusahaan Nilai Penawaran
1
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 480.150.000
2
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 495.880.000
3
CV.MITRA JAYA
4
CV.SINDER
5
CV.YUSTINA TUTO
6
CV.NDOA PUTRA
7
CV.MITRA SAHABAT JAYA
8
CV.GROTTE ENGINEERING
9
CV.AUTO NUSA ABADI
10
CV.SILOAM
11
PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA
Namun dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah:
1.
PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp 480.150.000.
2.
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dengan Nilai Penawaran Rp 495.880.000.
-
Selanjutnya terhadap 2 (dua) Perusahaan tersebut PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dilakukan koreksi aritmatik dengan nilai penawaran, dan penawaran terkoreksi sebagai berikut :
Untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Ambulance Pusling double gardan bersumber dari dana DAK TA 2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Ende sebagai Berikut: NO NAMA PESERTA PENAWARAN PENAWARAN TERKOREKSI HASIL EVALUASI
1
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 2.479.000.000
Rp 2.479.000.000
LULUS
2
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 2.417.000.000
Rp 2.417.000.000
LULUS
Untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance/Mobil Jenazah Rumah Sakit Pratama Tanali Bersumber dari dana DAU TA 2019 pada Dinkes Kab.Ende sebagai Berikut:
9
NO NAMA PESERTA PENAWARAN PENAWARAN TERKOREKSI HASIL EVALUASI
1
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 495.880.000
Rp 495.880.000
LULUS
2
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 480.150.000
Rp 483.450.000
LULUS
-
Bahwa untuk menentukan Pemenang Tender untuk dua paket Pekerjaan tersebut adalah Metode Tender Pasca Kualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, maksudnya melakukan pemasukan dokumen penawaran teknis, harga dan kualifikasi dijadikan dalam satu file penawaran dan dilakukan evaluasi sekaligus / bersamaan dan penentuan pemenangan diambil dari harga terendah, persyaratan administrasi dan teknis sehingga pemenang terhadap kegiatan tersebut adalah PT. Panca Putra Sundir.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 PT. Panca Putra Sundir yang diwakili oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja bertempat di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) jalan El Tari Kecamatan Ende Kabupaten Ende, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2019 ditetapkan PT. Panca Putra Sundir sebagai pemenang dalam Pengadaan Mobil Pusling Doubel Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 TANGGAL 06 Juli 2019, bahwa selanjutkan setelah menetapkan pemenang lelang saksi Patrisus Sunda selaku Ketua Pokja menyerahkan hasil evaluasi kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan review terhadap pemenang lelang sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAK/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Doubel Gardan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAU/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen
10
(PPK) untuk kegiatan Pengadaan I (satu) unit Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama Tanali.
-
Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.
-
Bahwa selanjutnya saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Doubel Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019 dan juga menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA pada tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 dengan pengadaan menggunakan sistem On The Road (OTR) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainya menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. Bahwa dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
-
Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5?ri nilai kontrak senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 120.862.500,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), jaminan tersebut
11
sudah dibuat dan dijaminkan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
-
Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20?ri nilai kontrak sebesar Rp 2 417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dengan nomor surat 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI Nomor : P 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir oleh terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
-
Bahwa jaminan pelaksanaan sebesar 5?ri nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) merupakan jaminan yang sudah dibuat dan dijaminkan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melakukan pembayaran uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (ratus empat enam puluh delapan juta rupiah) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp 78.000.000, (tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka Down Payment (DP) sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. Bumen Redja Abadi.
-
Bahwa selanjutnya setelah saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bumen Redja Abadi, saksi DES PRADO OTRI Alias Prado melakukan Purchase Order (PO) kepada PT. Bumen Redja Abadi untuk pembelian 11 (sebelas) unit
12
kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up) komponen antara lain :
1.
Single Cabin 4x4 MT
2.
Mesin 4D56UAY
3.
CC 2477
4.
Bahan Bakar Solar
5.
Double Gardan
-
Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir, PT. Bumen Redja Abadi mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. Ambulance Pintar Indonesia yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sesuai Purchace Order (PO) nomor : 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
-
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan Pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada CV. Ambulance Pintar Indonesia.
-
Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Ambulance Pintar Indonesia untuk merubah bodi sasis menjadi Bentuk Ambulance saja, Tanpa isi (Kosongan) dengan rincian pekerjaan antara lain:
1.
Mobil Masuk dilakukan pembongkaran komponen
2.
Mempersiapkan komponen bodi
3.
Membentuk komponen bodi diatas sasis setelah selesai selanjutnya
4.
Pendumpulan
13
5.
Pengecatan
6.
Interior dalam diluar perabot medik
7.
Finishing
Selanjutnya setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. Ambulance Pintar Indonesia menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 15 September 2019.
-
Bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
1.
DARIUS DALA (ketua)
2.
PAULINUS A. GARE (Sekretaris)
3.
ABUBAKAR (Anggota)
4.
TOMAS GALE (Anggota)
5.
MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ende No.72/01/TU/I/2019, dan dihadiri oleh pihak penyedia saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas saksi dan team penerima hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan,dan kelengkapan kendaraan laninya sebagai berikut: No Spesifikasi Unit keterangan
1
Jok Depan Orisinil
Sesuai
2
Lantai Orisinil ( Bak Tetap dipakai )
Sesuai
3
Kap Semi high roof
Sesuai
4
Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding
Sesuai
5
Pintu samping kiri model swing
Sesuai
6
Pintu belakang model hatchback
Sesuai
7
Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram
Sesuai
8
Kaca belakang model fixed ¾
Sesuai
9
Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin
Sesuai
10
Plafon bahan vinil model Tarik
Sesuai
11
Lampu plafon model LED/sejenisnya
Sesuai
14
Serta dilakukan uji coba terhadap item pekerjaan sebagai berikut : No Item Ujicoba Keterangan
1
Stater elektrik
Berfungsi
2
Sirine
Berfungsi
3
Lampu Jauh
Berfungsi
4
Lampu Dekat
Berfungsi
5
Lampu Sein Kiri
Berfungsi
6
Lampu Sein Kanan
Berfungsi
7
Bel
Berfungsi
8
Rem Kaki
Berfungsi
9
Rem Tangan
Berfungsi
10
Lampu Belakang
Berfungsi
11
Perseneling
Berfungsi
12
Lampu Atret
Berfungsi
sementara daftar yang terdapat tidak mencantumkan surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan kepemilikan kendaraan yang harus menjadi satu bagian dalam pengadaan 6 (enam) unit mobil tersebut mengingat pengadaan 6 (enam) unit mobil Ambulance menggunakan sistem On The Road (OTR) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainya
12
Wastafel + Kotak obat
Sesuai
13
Tandu standar + Rell
Sesuai
14
Jok Dokter + Sefety Belt
Sesuai
15
Jok Perawat Model Box
Sesuai
16
Gantungan infus bahan Stainless
Sesuai
17
Bracket Oksigen
Sesuai
18
Pemadam kebakaran 1 Kg
Sesuai
19
Lampu Sorot Belakang
Sesuai
20
Footstep
Sesuai
21
Antikarat Standar
Sesuai
22
Cat Oven Warna solid
Sesuai
23
Lampu rotary panjang M/M
Sesuai
15
menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
-
Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) yakni mobil yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan, saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan (DAK Afirmasi) Nomor; 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 Tanggal 13 November 2019 yang ditandangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Penyerahan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling tidak dilakukan penyerahan surat-surat kepemilikan Kendaraan dan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap surat-surat kepemilikan Kendaraan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang harus menyerahkan mobil tersebut bersama dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, namun saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada Terdakwa ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 029/PP100.5/Mob-Ende/PPS/2019, selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening
16
00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor; 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir sebesar Rp 1.731.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
-
Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor: 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. Panca Putra Sundir mengenai pembayaran pekerjaan, yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil hendak dibawa ke Ende dalam perjalanan tepatnya di Kampung Boawae, Kabupaten Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali nomor: 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
1.
DARIUS DALA (ketua)
2.
TOMAS GALE (Anggota)
3.
MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)
Yang mana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali sesuai add Kontrak No. 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 adapun hasil pemeriksaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang akan diserahkan adalah unit mobil yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali baru diserah-terimakan kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali Nomor; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetapi tanpa dibarengi dengan kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan sebagaimana surat perjanjian dan sistem pengadaan menggunakan sistem On The Road (OTR).
17
-
Bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali tersebut pihak Penyedia PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama Tanali berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur, selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. Panca Putra Sundir yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
-
Bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun sampai saat ini terhadap 6 (enam) unit Mobil tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan administrasi lainnya dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Penyedia karena pengadaan tersebut menggunakan sistem On The Road (OTR) sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainya menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK. Hal tersebut
18
dikarenakan saksi Des Prasdo Otri selaku Penyedia belum melakukan pelunasan kepada PT. Redja Bumen Abadi Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga PT. Redja Bumen Abadi menahan Faktur Pembelian yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan.
-
Bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Yahyah, M. Si menjelaskan seharusnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta administrasi lainya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem On The Road (OTR).
-
Bahwa saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) baru membayarkan sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) yang saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) gunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Pusling/Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dengan Rincian Untuk Per unit Kendaraan tersebut sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per unit sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah Rp 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) namun saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) belum melunasinya karena saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) baru membayar untuk keenam unit tersebut sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sehingga saksi DES PRADO OTRI Alias Prado masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi untuk pembelian 6 Unit kendaraAn untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ende Sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah ) sedangkan
19
pembayaran telah dilakukan 100% (seratus persen) oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 yang mana nilai pembayaran tersebut sudah termasuk dengan pengadaan 6 (enam) unit mobil Ambulance bersama dengan kelengkapan surat kepemilikan kendaraan tetapi pembayaran tetap dilakukan meskipun pekerjaan tidak memenuhi prestasi sebagaimana Surat Perjanjian sehingga berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Ende, Unit Organisasi Dinas Kesehatan terhadap 6 (enam) unit Mobil Ambulance tidak terdaftar nomor pabrik, nomor polisi dan nomor BPKB yang mana apabila tidak terpenuhinya Kartu Inventaris Barang tersebut keenam mobil ambulance tidak dapat digunakan dan kehilangan nilai kemanfaatannya.
-
Bahwa perbuatan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan menggunakan sistem On The Road (OTR) yang belum diselesaikan dalam hal ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penyedia untuk menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (penyedia) dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 dan dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019, yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan sistem On The Road (OTR) dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan
20
pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan system On The Road (OTR),
-
Bahwa akibat tidak diserahterimakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan tersebut saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sempat menanyakan kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) terkait surat-surat kendaraan seperti Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku penyedia, dengan cara mengirimkan surat kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA diantaranya :
1.
Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)
2.
Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance
3.
Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
4.
Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinskes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
5.
Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
6.
Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
7.
Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
8.
Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
9.
Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
Kemudian ditanggapi oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku penyedia dengan mengirimkan surat balasan sebagai berikut;
21
1.
Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020
2.
Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
3.
Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
4.
Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
5.
Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
Namun sampai saat ini saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) belum juga memberikan atau memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dimaksud sehingga membuat kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa VITALIS KAKO alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disusun oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA sebagai dasar permintaan pembayaran atas pekerjaan pengadaan kendaraan tersebut, meskipun belum diserahkannya dokumen kepemilikan kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB oleh saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO.
-
Bahwa terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku KPA menerima pengajuan SPP dan SPM tersebut meskipun terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum di
22
serahkan oleh saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO karena saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA sudah memberitahu terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS bahwa saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO belum menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan tetapi terdakwa tetap menandatangani dan mengesahkan SPP dan SPM dimaksud tanpa melakukan pengujian kebenaran material atas tagihan pembayaran tersebut.
-
Bahwa dengan ditandatanganinya SPP dan SPM oleh terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang secara administratif menjadi syarat mutlak bagi diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah sehingga pencairan 100% maka telah terjadi pencairan dana sebesar 100% (seratus persen) atas kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 sehingga tindakan Terdakwa tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya pencairan dana negara yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
-
Bahwa perbuatan VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 bertentangan dengan :
1.
Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa ”keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”
2.
Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
3.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
a.
Pengujian untuk penerbitan surat Izin Mengemudi Barrr;
b.
Penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
c.
Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi;
d.
Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
e.
Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
f.
Penerbitan surat Tanda coba Kendaraan Bermotor;
23
g.
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
h.
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
i.
Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
j.
Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
k.
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
l.
Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
m.
Penerbitan Surat Izin senjata Api dan Bahan peledak;
n.
Penerbitan surat Keterangan catatan Kepolisian;
o.
Pendidikan dan pelatihan Satuan pengaman;
p.
Pelatihan Keterampilan perorangan;
q.
Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai Negeri Sipil;
r.
Pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus;
s.
Pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan;
t.
Pendidikan dan pelatihan pengembangan Motivasi;
u.
Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan pengaman;
v.
Penerbitan ijazah Satuan pengaman;
w.
Penerbitan surat Ijin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
x.
Pelayanan Penyelenggaraan Assessment center POLRI;
y.
Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
z.
Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional tertentu;
aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada obyek Vital Nasional dan obyek tertentu
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:
Pasal 7 Huruf C yang berbunyi “Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran”:
1)
PKB dan/atau BBN-KB
2)
SWDKLLJ;
3)
administrasi STNK dan/atau TNKB.
Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :
a.
Faktur Pembelian Ranmor;
b.
sertifikat registrasi uji tipe; dan
c.
bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
24
5.
Pasal 17 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b.
berorientasi kepada keluaran; dan
c.
pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak
6.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi ”Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.”
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8.
Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 yang mencantumkan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Barang sebagai berikut:
1.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2.
Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5.
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinya;
25
6.
Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
7.
Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
8.
Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat;
9.
Melakukan pengawasan/internal kontrol terhadap Bendahara
10.
Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran;
11.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
-
Bahwa akibat perbuatan terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 bersama-sama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pembayaran 100% (seratus persen) dan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR yang belum melakukan pemenuhan terhadap pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 dengan sistem pengadaan On The Road (OTR) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan uraian sebagai berikut: No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
1
Faktur Pembelian Ranmor (Belum dilakukan pelunasan oleh Penyedia
6
526.000.000,00
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (1);
26
No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
kepada dealer)
2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
15%
240.000.000,00
44.000.000,00
6
255.600.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C;
-
NJKB dan Bobot diatur Permendagri 14 Tahun 2019;
-
Tarif diatur Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010.
3
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
0,50%
240.000.000,00
44.000.000,00
1,085
6
9.244.200,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C;
-
tarif diatur Permenkeu 16/PMK.010/2017
4
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
3.000,00
6
18.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C;
-
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;
5
Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
200.000,00
6
1.200.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015;
-
tarif diatur Peraturan Pemerintah
27
No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
Nomor 60 Tahun 2016;
6
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
100.000,00
6
600.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015;
-
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;
7
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
375.000,00
6
2.250.000,00
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016
8
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB)
50.000,00
6
300.000,00
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.
9
Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
250.000,00
(Rp 132.500+ Rp 117.500)
6
1.500.000,00
Tarif diatur Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang retribusi Jasa Umum
JUMLAH
796.712.200,00
Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas total Kerugian Negara terdiri dari :
1.
Faktur Pembelian Ranmor
Rp 526.000.000,-
2.
Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas serta denda sebesar
Rp 269.212.200,-
3.
Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar
Rp 1.500.000,-
Total Sebesar
Rp 796.712.200,-
Sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) yang mana secara nyata kerugian keuangan negara
28
tersebut juga diakui kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 29 April 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 4 Juli 2024.
------------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP--------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR
--------Bahwa Terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 secara bersama-sama dengan saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende selaku Pengguna Anggaran Nomor : 58 /01/TU/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana “telah turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yaitu menguntungkan saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
29
jabatan atau kedudukan, bahwa Terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencairan pembayaran 100% terhadap pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 yang diajukan oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA, S.Si Alias ALPHA tanpa melakukan pengujian dokumen, serta saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO telah menerima pembayaran pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019, akan tetapi 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 tersebut tidak ada surat-surat kendaraan yakni Faktur Penjualan, Nota Pajak, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, sehingga 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance tersebut tidak terpenuhinya administrasi kepemilikan kendaraan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang merupakan bagian dari aset daerah, sehingga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 796.712.200,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan diakui kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 29 April 2024 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 4 Juli 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
-
Bahwa pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Kapitasi BPJS Kesehatan senilai Rp 140.179.874.113 (Seratus Empat Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Seratus Tiga Belas Rupiah), selanjutnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pelayanan
30
Kesehatan diantaranya untuk pekerjaan fisik Puskesmas, pengadaan alat Kesehatan dan pengadaan kendaraan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yaitu sebanyak 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) untuk Puskesmas Detusoko, Maurole, Maukaro, dan Moni dan Puskesmas Kota Ende yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance keliling yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD nomor: 1.02.1.02.01.25.10.5.2 tanggal 11 September Tahun 2019.
-
Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali Kabupaten Ende yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019, terdakwa selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ende serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi:
1.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2.
Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5.
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinya;
6.
Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
7.
Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
8.
Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat;
9.
Melakukan pengawasan/internal kontrol terhadap Bendahara
10.
Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran;
11.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
-
Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pengadaan tersebut terdakwa bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu adalah saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim penerima hasil pekerjaan yaitu saksi Darius Dala (ketua) bersama
31
dengan tim, yang mana dalam kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance sudah tidak tayang lagi di e-katalog sehingga saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA melakukan pengadaan dengan menggunakan proses lelang umum dengan sistem On The Road (OTR) sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi Lainya yang menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP), dan Administrasi STNK.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sebagai berikut: No Jenis Barang Satuan Volume Harga Satuan Total Harga
1
2
3
4
5
6
1
Mobil Ambulance Puskesmas
Unit
5
450.986.826
2.254.934.130
2.254.934.130
Total (A)
225.439.413
PPN 10% x A (B)
2.480.427.543
Total (A+B) 2.480.427.500
Terbilang
(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Dan membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan 1 (satu) unit Pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:
No Jenis Barang Satuan Volume Harga Satuan Total Harga
1
2
3
4
5
6
1
Mobil Ambulance
Unit
1
450.986.826
450.986.826
450.986.826
Total (A)
45.098.683
PPN 10% x A (B)
496.085.509
Total (A+B) 496.085.500
Terbilang
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
32
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan perhitungan rata-rata yang diperoleh dari dealer setempat yaitu : No Penyedia Harga Dasar PPN TOTAL Mobil Karoseri Total
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Daihatsu (Isuzu D. Max)
343.818.182
34.381.818
378.200.000
378.200.000
110.000.000
488.200.000
2
Mitsubishi (Triton)
348.181.818
34.818.182
383.000.000
383.000.000
110.000.000
493.000.000
3
Toyota (2019) Hilux
422.129.124
42.212.912
464.342.036
464.342.036
47.000.000
511.342.036
4
Toyota (2018)
491.800.000
Total 1.984.342.036
Perunit
496.085.509
Dibulatkan
496.085.500
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dalam persiapan kegiatan pengadaan tidak melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terhadap 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance namun hanya melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bahwa untuk melakukan kegiatan lelang pengadaan 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari saksi PATRISIUS SUNDA,S.Si, NASRUL H.A.MADJID,ST., ZAKARIAS DEDU GHELE RAJA, S.T. berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 95/KEP/HK/2019, tanggal 25 Februari 2019, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kab. Ende, dan Surat Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kab. Ende nomor: PBJ.602.1/44/UKPBJ/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.
-
Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sebagai berikut: Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pasca Kualifikasi
25 Juni 2019
2 Juli 2019
Download Dokumen Pemilihan
25 Juni 2019
2 Juli 2019
Pemberian Penjelasan
28 Juni 2019
28 Juni 2019
Upload Dokumen PEnawaran
28 Juni 2019
2 juli 2019
Evaluasi Administrasi, kualifikasi teknis dan harga
2 juli 2019
6 juli 2019
Pembuktian Kualifikasi
5 juli 2019
6 juli 2019
Penetapan Pemenang
7 juli 2019
7 juli 2019
Pengumuman Pemenang
7 juli 2019
7 juli 2019
Masa Sanggah
8 juli 2019
12 juli 2019
33
Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa
13 juli 2019
13 juli 2019
Penandatangan Kontrak
15 juli 2019
15 juli 2019
-
Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan pengadaan tersebut yang mendaftar pada LPSE Kabupaten Ende untuk pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari dana DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 adalah sebanyak 13 Peserta yaitu: No Nama Perusahaan Nilai Penawaran
1
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 2.417.250.000
2
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 2.479.400.000
3
CV.NDOA PUTRA
4
PT.PRIMA PUTRA ADI WAHANA
5
CV.MITRA JAYA
6
CV.SINDER
7
PT.TRANSFORMASI SEJAHTERA INDONESIA
8
CV.SILOAM
9
CV.CITRA INSANI
10
CV.YUSTINA TUTO
11
CCV.AUTO NUSA ABADI
12
CV.GROTTE ENGINEERING
13
EKASAPUTRA TRIJAYA
Namun dari 13 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah :
1.
PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp 2.417.250.000
2.
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dengan Nilai Penawaran Rp 2.479.400.000.
Sedangkan perusahaan yang mendaftar LPSE Ende untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali bersumber dari dana DAU, pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019 adalah 11 (sebelas) peserta yaitu: No Nama Perusahaan Nilai Penawaran
1
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 480.150.000
2
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 495.880.000
3
CV.MITRA JAYA
4
CV.SINDER
5
CV.YUSTINA TUTO
6
CV.NDOA PUTRA
34
7
CV.MITRA SAHABAT JAYA
8
CV.GROTTE ENGINEERING
9
CV.AUTO NUSA ABADI
10
CV.SILOAM
11
PT.PRIMA PUTRA ADIWAHANA
Namun dari 11 Peserta yang mendaftar terdapat dua peserta yang masukan penawaran adalah:
1.
PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Alamat JL. Sapta marga RT/RW.-002/006, Ampang Kualo, Kel. Kp. Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Nilai Penawaran Rp 480.150.000.
2.
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dengan Nilai Penawaran Rp 495.880.000.
Selanjutnya terhadap 2 (dua) Perusahaan tersebut PT. PANCA PUTRA SUNDIR dan CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA dilakukan koreksi aritmatik dengan nilai penawaran, dan penawaran terkoreksi sebagai berikut :
Untuk Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Ambulance Pusling double gardan bersumber dari dana DAK TA 2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Ende sebagai Berikut: NO NAMA PESERTA PENAWARAN PENAWARAN TERKOREKSI HASIL EVALUASI
1
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 2.479.000.000
Rp 2.479.000.000
LULUS
2
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 2.417.000.000
Rp 2.417.000.000
LULUS
Untuk Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari dana DAU Tahun Anggaran 2019 pada Dinkes Kab.Ende sebagai Berikut: NO NAMA PESERTA PENAWARAN PENAWARAN TERKOREKSI HASIL EVALUASI
1
CV.AMBULANCE PINTAR INDONESIA
Rp 495.880.000
Rp 495.880.000
LULUS
2
PT.PANCA PUTRA SUNDIR
Rp 480.150.000
Rp 483.450.000
LULUS
-
Bahwa untuk menentukan Pemenang Tender untuk dua paket Pekerjaan tersebut adalah Metode Tender PascaKualifikasi satu file system harga terendah, kontrak harga satuan, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2019 PT. Panca Putra Sundir yang diwakili oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur untuk memenuhi undangan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja bertempat di kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jalan El Tari Kecamatan Ende Kabupaten Ende, selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2019 ditetapkan PT. Panca Putra Sundir sebagai pemenang dalam Pengadaan Mobil Pusling Double
35
Gardan sebanyak 5 (lima) unit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil pelelangan Nomor : Pokja 09.6/01/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019 dan untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kab. Ende Tahun 2019, berdasarkan Berita acara hasil Pelelangan Nomor : Pokja 09.6/02/02/UKPBJ/VI/2019 tanggal 06 Juli 2019.
-
Bahwa selanjutnya setelah menetapkan pemenang lelang, saksi Patrisus Sunda selaku Ketua Pokja menyerahkan hasil evaluasi kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan review terhadap pemenang lelang sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAK/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Pusling Double Gardan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 01/SPPBJ/DAU/AMB/VII/2019 tanggal 13 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali.
-
Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 (120) hari kalender terhadap kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019.
-
Bahwa selanjutnya saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Doubel Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun anggaran 2019. Bahwa demikian pula dengan pengadaan 1 (satu) unit mobil ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali telah ditandatangani oleh Saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 pada tanggal 17 Juli 2019 untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama
36
Tanali senilai Rp 483.450.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019.
-
Bahwa pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan dan 1 (satu) unit mobil ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali adalah menggunakan sistem On The Road (OTR) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK.
-
Bahwa dalam pengadaan tersebut terdapat uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak senilai Rp 432.907.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak senilai Rp 2.417.250.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp 120.862.500,00 (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), jaminan tersebut sudah dibuat dan dijaminkan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
-
Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20?ri nilai kontrak sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka 20% (dua puluh persen) dari saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dengan nomor surat 03/PP/PPS/VII/2019 tanggal 1 Agustus senilai Rp 432.907.500,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga dikeluarkanlah Surat Perintah Pencairan Dana oleh terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 dengan No.SPM : 573/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dari Bank NTT dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI Nomor : P 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir.
-
Bahwa jaminan pelaksanaan sebesar 5?ri nilai kontrak senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar
37
Rp 24.172.500,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh dua lima ratus rupiah) merupakan jaminan yang sudah dibuat dan dijaminkan di Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Jakarta Pramuka, dengan nomor BOND : 361102.07.19.172309.010,- tanggal 16 Juli 2019.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019 saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melakukan pembayaran uang muka / Down Payment (DP) sebesar 30% senilai Rp 468.000.000,00 (Ratus Empat Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk 6 (enam) unit mobil Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan pembayaran sebesar Rp 78.000.000, (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk tanda jadi pembelian 5 (lima) unit mobil milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga total uang muka Down Payment (DP) sebesar Rp 546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado ke rekening Bank BCA Nomor : 092 143 0018 atas nama PT. Bumen Redja Abadi.
-
Bahwa selanjutnya setelah saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bumen Redja Abadi, saksi DES PRADO OTRI Alias Prado melakukan Purchase Order (PO) kepada PT. Bumen Redja Abadi untuk pembelian 11 (sebelas) unit kendaraan dengan tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 secara Off The Road dimana pembelian tersebut dengan rincian sebanyak 6 (enam) unit untuk Kabupaten Ende dan 5 (lima) Kabupaten Banyuasin dengan harga per unitnya sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan surat pemesanan chasis only (Pick Up) komponen antara lain :
1.
Single Cabin 4x4 MT
2.
Mesin 4D56UAY
3.
CC 2477
4.
Bahan Bakar Solar
5.
Double Gardan
-
Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir, PT. Bumen Redja Abadi mengirimkan 6 (enam) unit mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 milik Pemerintah Kabupaten Ende ke CV. Ambulance Pintar Indonesia yang beralamat di Griya Asri Bahagia Blok E2 Nomor 13 Kabupaten Bekasi untuk dirubah menjadi mobil Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang mana pelaksanaan pekerjaan karoseri untuk mengubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance dimulai tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 dengan harga karoseri 1 (satu) unit mobil sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima
38
juta rupiah) sesuai Purchace Order (PO) nomor: 003/PPS/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019 dari saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO sehingga total biaya karoseri untuk 6 (enam) unit mobil milik Pemerintah Daerah Ende sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
-
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan Pada tanggal 11 September 2019 melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kepada CV. Ambulance Pintar Indonesia.
-
Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Ambulance Pintar Indonesia untuk merubah bodi sasis menjadi Bentuk Ambulance saja, Tanpa isi (Kosongan) dengan rincian pekerjaan antara lain:
1.
Mobil Masuk dilakukan pembongkaran komponen
2.
Mempersiapkan komponen bodi
3.
Membentuk komponen bodi diatas sasis setelah selesai selanjutnya
4.
Pendumpulan
5.
Pengecatan
6.
Interior dalam diluar perabot medik
7.
Finishing
Selanjutnya setelah selesai pekerjaan karoseri merubah mobil tipe Triton Single Cabin HDX M/T 4x4 menjadi Ambulance sebanyak 6 (enam) unit, CV. Ambulance Pintar Indonesia menyerahkan mobil yang sudah dikaroseri menjadi Ambulance kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) pada tanggal 15 September 2019.
-
Bahwa pada tanggal 13 November 2019 dilakukan pemeriksaan teknis terhadap 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
1.
DARIUS DALA (ketua)
2.
PAULINUS A. GARE (Sekretaris)
3.
ABUBAKAR (Anggota)
4.
TOMAS GALE (Anggota)
5.
MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ende No.72/01/TU/I/2019, dan dihadiri oleh pihak penyedia saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan saksi ISABELLA
39
GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, adapun kelengkapan Teknis di dalam Kontrak yang merupakan tugas saksi dan team penerima hasil Pekerjaan untuk memeriksanya adalah Merek Kendaraan, Type Kendaraan,dan kelengkapan kendaraan lainnya sebagai berikut: No Spesifikasi Unit keterangan
1
Jok Depan Orisinil
Sesuai
2
Lantai Orisinil ( Bak Tetap dipakai )
Sesuai
3
Kap Semi high roof
Sesuai
4
Penyekat tengah bahan plat dengan kaca model sliding
Sesuai
5
Pintu samping kiri model swing
Sesuai
6
Pintu belakang model hatchback
Sesuai
7
Kaca sampung R/L model sliding ¾ buram
Sesuai
8
Kaca belakang model fixed ¾
Sesuai
9
Lantai lapis multiplek 9mm + karpet koin
Sesuai
10
Plafon bahan vinil model Tarik
Sesuai
11
Lampu plafon model LED/sejenisnya
Sesuai
12
Wastafel + Kotak obat
Sesuai
13
Tandu standar + Rell
Sesuai
14
Jok Dokter + Safety Belt
Sesuai
15
Jok Perawat Model Box
Sesuai
16
Gantungan infus bahan Stainless
Sesuai
17
Bracket Oksigen
Sesuai
18
Pemadam kebakaran 1 Kg
Sesuai
19
Lampu Sorot Belakang
Sesuai
20
Footstep
Sesuai
21
Anti karat Standar
Sesuai
22
Cat Oven Warna solid
Sesuai
23
Lampu rotary panjang M/M
Sesuai
Serta dilakukan uji coba terhadap item pekerjaan sebagai berikut : No Item Ujicoba Keterangan
1
Starter elektrik
Berfungsi
2
Sirine
Berfungsi
3
Lampu Jauh
Berfungsi
4
Lampu Dekat
Berfungsi
5
Lampu Sein Kiri
Berfungsi
6
Lampu Sein Kanan
Berfungsi
7
Bel
Berfungsi
8
Rem Kaki
Berfungsi
9
Rem Tangan
Berfungsi
10
Lampu Belakang
Berfungsi
11
Perseneling
Berfungsi
12
Lampu Atret
Berfungsi
-
Bahwa dalam daftar kelengkapan tersebut diatas tidak ada mencantumkan Faktur Penjualan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
40
(BBN-KB), Administrasi STNK dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainya menyatakan bahwa Harga Plat Merah On The Road (OTR).
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim pemeriksa hasil pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kepemilikan kendaraan yang seharusnya menjadi satu bagian dalam pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas Keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali tersebut, mengingat pengadaan 5 (lima) unit mobil Ambulance Puskesmas Keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali menggunakan sistem On The Road (OTR).
-
Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan penerimaan tersebut adalah prestasi pekerjaan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) yakni mobil yang diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pusling Daouble Gardan (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa teknis hasil pekerjaan bersama-sama dengan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Putra Panca Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK Afirmasi) Nomor: 01/PAN/AMB/DAK/XI/2019 Tanggal 13 November 2019 telah dilakukan serah terima 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tahun anggaran 2019 yang diserahkan oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK Afirmasi) Nomor; 028/BAST.5Mob-Ende/PPS/19 Tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Penyerahan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling tidak dilakukan penyerahan surat-surat kepemilikan Kendaraan dan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap surat-surat kepemilikan Kendaraan sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang harus
41
menyerahkan mobil tersebut bersama dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, namun saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut.
-
Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling kepada Terdakwa ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat nomor: 029/PP100.5/Mob-Ende/PPS/2019, selanjutnya dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 816/SPM-LS/1.02.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Rekening 00.04.04.001.425-6 ke Rekening BRI nomor; 201201000275305 atas nama PT. Panca Putra Sundir sebesar Rp 1.731.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
-
Bahwa untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 terdapat Addendum Nomor; 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 atas Kontrak Nomor: 01/AMB/DAU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dengan Penyedia Jasa PT. Panca Putra Sundir mengenai pembayaran pekerjaan. Yang mana isi Addendum tersebut mengenai perubahan pembayaran yang pada awalnya pembayaran pekerjaan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 berubah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dikarenakan pada saat pengiriman mobil tersebut dalam perjalanan tepatnya di Kampung Boawae, Kabupaten Nagekeo mobil tersebut mengalami kecelakaan, sehingga baru dilaksanakan Pemeriksaan Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali nomor : 01/PAN/AMB/DAU/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang dilakukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :
1.
DARIUS DALA (ketua)
2.
TOMAS GALE (Anggota)
3.
MAKSIMUS A. PUKAN (Anggota)
Yang mana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas pelaksanaan pengadaan mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali sesuai Addendum Kontrak No. 01/ADD/AMB/DAU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 adapun hasil pemeriksaan telah mencapai 100% (seratus persen) yakni barang-barang yang akan diserahkan tersebut telah sesuai dengan isi Addendum Kontrak. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali baru diserah-terimakan kepada saksi ISABELLA
42
GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali Nomor; 049/BAST.ab1c19/IVPPS/20 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa dibarengi dengan kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan sebagaimana perjanjian dan sistem pengadaan menggunakan sistem On The Road (OTR).
-
Bahwa setelah dilakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali tersebut pihak Penyedia PT. Panca Putra Sundir mengajukan Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) untuk Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mobil Ambulan Rumah Sakit Pratama Tanali berdasarkan surat Permohonan Pembayaran 100% (seratus persen) Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 0012/SPP/PPS/IV/20 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir selanjutnya dilakukan pembayaran oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. Panca Putra Sundir berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/AMB/RS PRATAMA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1015/SPM-LS/1.02.01/2020 tanggal 15 Desember 2020 ke Nomor Rekening 06000103008491 Bank Nagari Cab. Solok atas nama PT. Panca Putra Sundir yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019.
-
Bahwa sampai dengan saat ini 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) telah diserahkan dan digunakan oleh Puskesmas Detusoko, Puskesmas Maurole, Puskesmas Maukaro, Puskesmas Moni dan Puskesmas Kota Ende dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali telah diserahkan dan digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Tanali, namun sampai saat ini terhadap 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali tersebut belum disertakan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dimana surat-surat kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Penyedia
43
karena pengadaan tersebut menggunakan sistem On The Road (OTR) sesuai dengan perjanjian antara saksi DES PRADO OTRI Alias Prado dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Hal tersebut dikarenakan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado selaku Penyedia belum melakukan pelunasan kepada PT. Redja Bumen Abadi Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga PT. Redja Bumen Abadi menahan Faktur Pembelian yang digunakan untuk pengurusan surat-surat kendaraan.
-
Bahwa menurut keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Dr. Ir. Yahyah, M. Si menjelaskan seharusnya tidak boleh membayarkan 100% apabila penyedia belum menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK beserta administrasi lainya sesuai dengan kontrak karena pengadaan tersebut menggunakan sistem On The Road (OTR).
-
Bahwa saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah menerima pembayaran 100% pembayaran untuk 5 (lima) unit mobil Puskesmas Keliling sebesar Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali senilai Rp 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) baru membayarkan sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk pembayaran Pembelian 6 (enam) unit Mobil Mitsubishi Triton SC Double gardan 4 x 4 Pada PT.Bumen Redja Abadi yang nantinya akan dirubah bentuk untuk menjadi mobil Puskesmas Keliling dan Ambulance milik Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dengan Rincian Untuk Per unit kendaraan tersebut sebesar Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) per unit sehingga total untuk ke enam unit kendaraan tersebut adalah Rp 1.560.000.000,- ( satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah ) namun saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) belum melunasinya karena saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) baru membayar untuk keenam unit tersebut sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sehingga saksi DES PRADO OTRI Alias Prado masih berhutang pada PT.Bumen Redja Abadi untuk pembelian 6 Unit kendaraan untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ende Sebesar Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah ) sedangkan pembayaran telah dilakukan 100% (seratus persen) oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Vitalis Kako Alias Talis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas
44
Kesehatan Kabupaten Ende di Tahun 2019 yang mana nilai pembayaran tersebut sudah termasuk dengan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) unit mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali bersama dengan kelengkapan surat kepemilikan kendaraan tetapi pembayaran tetap dilakukan meskipun pekerjaan tidak memenuhi prestasi sebagaimana Surat Perjanjian sehingga berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Ende, Unit Organisasi Dinas Kesehatan terhadap 6 (enam) unit Mobil Puskesmas Keliling dan Ambulance tidak terdaftar nomor pabrik, nomor polisi dan nomor BPKB yang mana apabila tidak terpenuhinya Kartu Inventaris Barang tersebut keenam mobil ambulance tidak dapat digunakan dan kehilangan nilai kemanfaatannya.
-
Bahwa perbuatan saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah membayar 100% (seratus persen) terhadap pekerjaan pengadaan menggunakan sistem On The Road (OTR) yang belum diselesaikan dalam hal ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penyedia untuk menyerahkan surat-surat kendaraan berupa Faktur Pembelian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur Utama PT. Panca Putra Sundir (penyedia) dalam Pengadaan Mobil Pusling Double Gardan sebanyak 5 (lima) unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi pada DINKES TA 2019 dan dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019, yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAK/VII/2019 yang ditandatangani saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 17 Juli 2019 untuk kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling Double Gardan senilai Rp 2.417.250.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan sistem On The Road (OTR) dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 01/AMB/DAU/VII/2019 yang ditandatangani saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) bersama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA tanggal 17 Juli 2019, untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali senilai Rp 483.450.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019, dengan menggunakan system On The Road (OTR),
45
-
Bahwa akibat tidak diserahterimakan dan dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan tersebut saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sempat menanyakan kepada saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) terkait surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku penyedia, dengan cara mengirimkan surat kepada saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA diantaranya :
1.
Tanggal 20 November 2020, PPK bersurat perihal Permintaan Surat Resmi Kendaraan Dinas (Ambulance)
2.
Tanggal 12 Januari 2021, PPK bersurat ke PLT. Kepala Dinas Kesehatan Perihal Pemberitahuan bahwa PT PANCA PUTRA SUNDIR belum menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance
3.
Tanggal 8 April 2021, Kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
4.
Tanggal 18 Juni 2021, Kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
5.
Tanggal 23 Agustus 2021, Kepala PLT Dinkes Ende bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan surat resmi kendaraan dinas (ambulance)
6.
Tanggal 18 Agustus 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
7.
Tanggal 23 September 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
8.
Tanggal 15 Desember 2022, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019.
9.
Tanggal 20 Maret 2023, PPK bersurat ke PT. PANCA PUTRA SUNDIR, Perihal permintaan STNK dan BPKB (ambulance) Tahun 2019
Kemudian ditanggapi oleh saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku penyedia dengan mengirimkan surat balasan sebagai berikut;
1.
Tanggal 8 Desember 2020 salah satu perwakilan PT. PANCA PUTRA SUNDIR an. MARDI HERLEN, datang ke Ende dan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa sampai dengan saat kedatangannya belum menyerahkan STNK dan BPKB dan bersedia membuat surat pernyataan yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2020
46
2.
Tanggal 25 Februari 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
3.
Tanggal 17 Mei 2021, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
4.
Tanggal 30 Maret 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
5.
Tanggal 8 April 2023, Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR, membuat Surat Pernyataan kemudian mengirim ke PPK pengadaan mobil pada intinya akan menyerahkan STNK dan BPKB 5 (lima) unit mobil puskesmas keliling dan 1 (satu) unit mobil ambulance.
Namun sampai saat ini saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) belum juga memberikan atau memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dimaksud sehingga membuat kendaraan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan.
-
Bahwa saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA tetap mengajukan permohonan pembayaran kepada Terdakwa VITALIS KAKO alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disusun oleh saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA sebagai dasar permintaan pembayaran atas pekerjaan pengadaan kendaraan tersebut, meskipun belum diserahkannya dokumen kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO.
-
Bahwa terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku KPA menerima pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut meskipun terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS mengetahui bahwa dokumen kepemilikan kendaraan berupa Surat Tanda Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) belum di serahkan oleh saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO karena saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA sudah memberitahu terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS bahwa saksi DES PRADO OTRI Alias PRADO belum menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan tetapi terdakwa tetap menandatangani dan mengesahkan Surat Permintaan Pembayaran
47
(SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimaksud tanpa melakukan pengujian kebenaran material atas tagihan pembayaran tersebut.
-
Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM)oleh terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang secara administratif menjadi syarat mutlak bagi diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah sehingga pencairan 100% maka telah terjadi pencairan dana sebesar 100% (seratus persen) atas kegiatan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 sehingga tindakan Terdakwa tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya pencairan dana negara yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
-
Bahwa perbuatan VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 bertentangan dengan :
1.
Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa ”keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”
2.
Pasal 18 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
3.
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
a.
Pengujian untuk penerbitan surat Izin Mengemudi Barrr;
b.
Penerbitan perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
c.
Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi;
d.
Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
e.
Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
f.
Penerbitan surat Tanda coba Kendaraan Bermotor;
g.
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
h.
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
i.
Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
j.
Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
48
k.
Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
l.
Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
m.
Penerbitan Surat Izin senjata Api dan Bahan peledak;
n.
Penerbitan surat Keterangan catatan Kepolisian;
o.
Pendidikan dan pelatihan Satuan pengaman;
p.
Pelatihan Keterampilan perorangan;
q.
Pendidikan dan Pelatihan penyidik pegawai Negeri Sipil;
r.
Pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus;
s.
Pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan;
t.
Pendidikan dan pelatihan pengembangan Motivasi;
u.
Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan pengaman;
v.
Penerbitan ijazah Satuan pengaman;
w.
Penerbitan surat Ijin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
x.
Pelayanan Penyelenggaraan Assessment center POLRI;
y.
Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
z.
Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional tertentu;
aa. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada obyek Vital Nasional dan obyek tertentu
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yaitu:
Pasal 7 Huruf C yang berbunyi “Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi bukti pembayaran”:
1)
PKB dan/atau BBN-KB
2)
SWDKLLJ;
3)
administrasi STNK dan/atau TNKB.
Pasal 8 Ayat (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :
a.
Faktur Pembelian Ranmor;
b.
sertifikat registrasi uji tipe; dan
c.
bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor
5.
Pasal 17 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
49
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi : Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b.
berorientasi kepada keluaran; dan
c.
pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak
6.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 8.1 huruf D yang berbunyi ”Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.”
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
8.
Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: 21/KEP/HK/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 yang mencantumkan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Barang sebagai berikut:
1.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2.
Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4.
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5.
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinya;
6.
Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
7.
Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;
8.
Melaksanakan tugas Pengguna Anggaran apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat;
9.
Melakukan pengawasan/internal kontrol terhadap Bendahara
50
10.
Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran;
11.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
-
Bahwa akibat perbuatan terdakwa VITALIS KAKO Alias TALIS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 bersama-sama saksi ISABELLA GARDENIA SALA Alias ALPHA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang melakukan pembayaran 100% (seratus persen) dan saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR yang belum melakukan pemenuhan terhadap pekerjaan pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2019 dengan sistem pengadaan On The Road (OTR) memperkaya saksi DES PRADO OTRI Alias Prado (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) selaku Direktur PT. PANCA PUTRA SUNDIR sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 5 (lima) unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK) tahun 2019 dan 1 (satu) Unit Mobil Ambulance Rumah Sakit Pratama Tanali yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh akuntan publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI dan dipertegas ahli OMAN ROCHMANA, M.Ak., Ak., CA., CfrA selaku Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan uraian sebagai berikut: No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
1
Faktur Pembelian Ranmor (Belum dilakukan pelunasan oleh Penyedia kepada dealer)
6
526.000.000,00
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (1);
2
Bea Balik Nama Kendaraan
15%
240.000.000,00
44.000.000,00
6
255.600.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun
51
No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
Bermotor (BBN-KB)
2015 Pasal 7 huruf C;
-
NJKB dan Bobot diatur Permendagri 14 Tahun 2019;
-
Tarif diatur Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010.
3
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
0,50%
240.000.000,00
44.000.000,00
1,085
6
9.244.200,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C;
-
tarif diatur Permenkeu 16/PMK.010/2017
4
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
3.000,00
6
18.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 Pasal 7 huruf C;
-
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;
5
Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
200.000,00
6
1.200.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015;
-
tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;
6
Tanda Nomor Kendaraan
100.000,00
6
600.000,00
-
Sesuai Peraturan Presiden nomor 5
52
Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas total Kerugian Negara terdiri dari :
1.
Faktur Pembelian Ranmor
Rp 526.000.000,-
2.
Biaya pengurusan dokumen / surat surat kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas serta denda sebesar
Rp 269.212.200,-
3.
Uji Kendaraan Bermotor (KIR) sebesar
Rp 1.500.000,-
Total Sebesar
Rp 796.712.200,-
Sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti sebesar Rp 796.712.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) yang mana secara nyata kerugian keuangan negara tersebut juga diakui kebenarannya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 29 April 2024 No Dokumen Tarif per kendaraan (Rp/%) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) (Rp) Nilai Ubah Bentuk (NUB) (Rp) Bobot Unit Jumlah (Rp) Peraturan terkait
Bermotor (TNKB)
Tahun 2015;
-
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016;
7
Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
375.000,00
6
2.250.000,00
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016
8
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB)
50.000,00
6
300.000,00
Tarif diatur Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.
9
Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
250.000,00
(Rp 132.500+ Rp 117.500)
6
1.500.000,00
Tarif diatur Perda Kabupaten Ende nomor 3 Tahun 2011, tentang retribusi Jasa Umum
JUMLAH
796.712.200,00
53
Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 4 Juli 2024.
-----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP------------------------------------------------------------------------