1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.MenyatakandanmenetapkanbahwaPENGGUGATdanTERGUGAT
mempunyaihubungankerjayangsahyakni PENGGUGAT sebagai====                                               
pekerja, dan TERGUGATsebagaiperusahaan pemberi kerja dengan mengacu
kepada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

3.Menyatakan bahwa Persilihan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak
terhadap PENGGUGAT tanpa alasan hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan
   ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI;

4.MenghukumTERGUGAToleh karena itu untuk membayar tunai dan seketika 
hak-hak PENGGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu ;

1. Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat 2 huruf (i), (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020) jo Pasal 40 ayat 2 huruf (i), PP No.35 Tahun 2021;
2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat 3 huruf  (d),  (Undang Undang No.11 Tahun 2020) jo Pasal 40 ayat  3 huruf (d),  PP No.35 Tahun 2021;
3. Uang Pergantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4 huruf a,b,c, (Undang Undang No.11 Tahun 2020) jo Pasal 40 ayat 4 huruf a,b,c,  PP No.35 Tahun 2021;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor; 100/PUU-X/2012, Tanggal 19 SEPTEMBER 2013 Tentang uji materil terhadap Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait BATALNYA KADALUARSA tuntutan Pembayaran Upah Pekerja/buruh dan segala Pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang merupakan hak mutlak PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

A. Uang Pesangon: 1 x 9 x UpahRp 2.124.000 (UMP Tahun 2023) = Rp
19.116.000.-(Sembilan Belas Juta, Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).

B. Uang Penghargaan masa kerja: 1 x 5 x UpahRp 2.124.000 (UMP Tahun
2023) = Rp 10.620.000.- (Sepuluh Juta, Enam Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah).

C. Uang Pergantian hak dan hak normatif lainnya:

C1. Hak atas Uang Cuti tahunan untuk tahun 2022 = 12/25 x Upah
Terakhir sesuai UMP NTT Tahun 2023 Rp 2.124. 000,-

= 12/25 = 0,48

= 0,48 x Rp 2.124. 000,-

= Rp 1.019.520,-(Satu Juta, Sembilan Belas Ribu, Lima Ratus Dua
               Puluh Rupiah).

C2. Bahwa selama 12 (Dua Belas) Tahun, 4 (Empat) Bulanmempekerjakan PENGGUGAT, terbukti bahwaTERGUGAT tidak mendaftarkan, tidak mengikutsertakan dan tidak membayar Tunjangan BPJS Kesehatan 4,0 % per bulan yang menjadi hak mutlak untuk Kesehatan PENGGUGAT dan keluarganya sesuai Perintah Undang-Undang BPJS Kesehatan. Karena itu PENGGUGAT menuntutnya agar wajib dibayar oleh TERGUGAT sebagai ====

kerugian Negara yang belum disetor TERGUGAT kepada kas Negara melalui Kantor BPJSsebesar:

= 4,0 % x Upah Terakhir sesuai UMP NTT Tahun 2023 Rp 2.124.000 per bulan= 0,04 x Rp 2.124.000,-

= Rp 84.960,- per bulan

= Rp 84.960 x 144 (12 Tahun + 4 bulan) masa kerja,

= Rp 12.234.240,-(Dua Belas Juta, Dua Ratus Tiga Puluh Empat             Ribu, Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

C3. Penetapan Perhitungan Hak atas Kekurangan Upah/gaji
Pekerja/Buruh, JEFRI ULU BONA berdasarkan UMP NTT Sejak
Tahun 2010 sampai dengan 2023 seperti terurai di bawah ini:

Atau jumlah keseluruhan hak  Pekerja , JEFRI ULU BONA atas kekurangan uapah selama 12 tahun dan 4 bulan  bekerja pada TERGUGAT, dan sengaja dibayar kurang oleh TERGUGAT sehingga merampas hak dan menggelapkan hak PENGGUGAT sebesar ;  Rp 1.350.000 + Rp 6.000.000 + Rp 6.900.000 + Rp 7.800.000 +Rp 6.600.000 + Rp 7.800.000 + Rp 9.900.000 + Rp 3.300.000 + Rp 4.920.000 + Rp 6.540.000 + Rp 8.400.000 + Rp 8.400.000 + Rp 8.700.000 + Rp 874.000 = Rp 87.484.000.- (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).                                

D. Upah proses perkara ini = 6 bulan upah = 6 xUpah Terakhir Rp
2.124.000,- = Rp 12. 744. 000 (Dua Belas Juta, Tujuh Ratus Empat
Puluh Empat Ribu Ribu Rupiah).                                              

E.  Kerugian Imateril akibat TERGUGAT melakukan PHK sepihak terhadap
      PENGGUGAT menimbulkan psikis dan rasa malu bagi PENGGUGAT 
dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat sebesar Rp
15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).                                                                                                          

JUMLAH TOTAL HAK PENGGUGAT =  A+B+C1+C2+C3+D+E

=  Rp 19.116.000 +Rp 10.620.000+Rp1.019.520 +Rp12.234.240+Rp
87.484.000 + Rp 12. 744. 000 + Rp15.000.000.-

= Rp 158. 217.760 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta, Daa Ratus Tujuh Belas Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)dikurangi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang telah ditransfer TERGUGAT pada Hari MINGGU, 05 MARET 2023, makaTOTAL  SISA hak PENGGUGAT yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp 153.217.760.- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta, Dua Ratus Tujuh Belas Ribu, Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).

5. Memutuskan dan menetapkan untuk meletakan  SITAJAMINAN atas 
    Bangunan milik PT. BENENAI PERMAI bersama seluruh isinya yang
terletak di SPBU54.857-06 Naresa, Km 10, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto
    Barat, Kabupaten Belu-Propinsi NTTsebagai jaminan Hukum dari
TERGUGATkepada PENGGUGAT  agar  membayar lunas hak-hak
PENGGUGATsebagai akibat PHK sepihak tersebut secara sempurna dan
seketika sesuaigugatan ini yang belum dibayar sebesar Rp
153.217.760.- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta, Dua Ratus Tujuh
   BelasRibu,TujuhRatusEnam Puluh Rupiah.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yangtimbul dalam
perkara ini;